Anak Difabel Tidak Terakomodasi

Banyak anak berkebutuhan khusus (difabel) dan anak jalanan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) hingga saat ini yang belum terakomodasi oleh sekolah.

Menurut catatan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, dari sekitar 52.000 anak berkebutuhan khusus,hanya 25% yang duduk di bangku sekolah luar biasa (SLB). Kepala Disdik Jabar Wahyudin Zarkasyi mengatakan, beberapafaktormenjadikendala dalam pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.Di antaranya,belum semua daerah di Jabar memiliki SLB tempat anakanak tersebut menimba ilmu.

“Dari 26 kabupaten/kota,enam daerah belum memiliki SLB. Ini menjadi salah satu faktornya,” kata Wahyudin kepada wartawan seusai peluncuran buku dan seminar “Audi Motivasi dan Inspirasi Pendidikan bagi Anak Tunarungu” di Aula Disdik Jabar, Jalan Rajiman, Kota Bandung,kemarin. Untuk mengatasi kurangnya bangunan fisik SLB, Pemprov Jabar segera membangun sekolah-sekolah khusus tersebut di daerahdaerah yang masih belum memiliki bangunan.

Menurut dia,pada 2012 mendatang seluruh daerah di Jabar ditargetkan memiliki SLB. Saat ini,daerah yang belum memiliki SLB kebanyakan merupakan daerah hasil pemekaran. Tiga di antaranya,Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Sisanya adalah Kota Depok dan Kabupaten Cianjur. “Namun, sekarang kan ada sekolah umum yang juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusif.

Nah,mungkin ada beberapa anak yang tak terdata yang sebetulnya juga sudah dilayani sekolah-sekolah inklusif itu,”ujar Wahyudin. Untuk kaum difabel, pada tahun ini Pemprov Jabar memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp800.000 per tahun per siswa.BOS dari Pemprov Jabar itu untuk mengakomodasi siswa yang tidak mendapatkan BOS dari pemerintah pusat.

“Kirakira 12.000 siswa yang diakomodasi oleh dana BOS. Setengahnya dari pusat, setengahnya lagi dari APBD Jabar,”kata Wahyudin. Sementara untuk anak jalanan, Pemprov Jabar mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota mengimplementasikan lima pilar pendidikan yang dirilis Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Kelima pilar tersebut, yakni ketersediaan fasilitas,keterjangkauan,mutu dan relevansi, kesetaraan pendidikan, serta jaminan mendapatkan pelayanan bagi semua warga Indonesia. “Kami akan terus mengupayakan anak jalanan untuk dapat bersekolah melalui pilar kesetaraan ini,”ucapWahyudin. Menurut dia, konsep sekolah untuk anak jalanan masih terus dibahas dan dipelajari. Sebab, menyusun konsep pendidikan bagi anak jalanan tidak semudah membahas sekolah konvensional.

“Mungkin akhir tahun ini konsep sudah jelas. Dengan demikian, tahun berikutnya sudah diimplementasikan dengan anggaran dari APBD,”imbuhnya. Selain anak jalanan,konsep tersebut juga disusun untuk pendidikan bagi siswa anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia,dan anak dalam penjara.

“Dalam penyusunan pola dan konsep, kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI),”pungkas Wahyudin. Sementara itu,Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Netty Heryawan mengatakan, jangan pernah ada diskriminasi dari pemerintah terkait pendidikan bagi anak-anak difabel yang berkebutuhan khusus dan anak jalanan.

Menurut dia,harus ada kebijakan dari pemerintah yang mendorong untuk menghapus diskriminasi tersebut. “Di sini juga harus ada pembagian peran, antara pemerintah dan keluarga. Sebab, yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak adalah orang tua,”ujar Netty.

109.000 Warga KBB Menganggur

Dari tahun ke tahun,angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat (KBB) cenderung meningkat.Hingga Juni 2010,tercatat jumlah warga KBB yang menganggur mencapai 109.000 orang.

Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rahmat Adang Safaat mengungkapkan, para penganggur di KBB tersebut sebagian besar merupakan pencari kerja usia produktif dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

“Berdasarkan pendataan kartu kuning, termasuk hasil dari Badan Pusat Statistik (BPS),jumlah pengangguran di KBB mencapai 109.000 orang dan tersebar di 15 kecamatan di Bandung Barat,” kata Rahmat Adang Safaat di sela-sela peresmian Bandung Treetop Adventure Park di Cikole, Kecamatan Lembang. KBB,kemarin. Menurut Rahmat, angka itu masih relatif kecil jika dibandingkan total jumlah penduduk KBB yang mencapai 1,5 juta jiwa.

Angka pengangguran muncul karena daya serap lapangan pekerjaan di KBB hanya sebesar 20% per tahun. Sebenarnya potensi lapangan pekerjaan cukup besar,seperti di sektor industri, konstruksi, pariwisata, perikanan, pertanian, dan pertambangan. Namun, karena jumlah lapangan kerja dan peminat tidak sebanding, sebagian pekerja usia produktif tidak bisa terserap.

“Setiap tahunnya jumlah pengangguran selalu naik antara 10-15%,”ujarnya. Ditanya, apakah para pekerja KBB kalah bersaing dengan pekerja urban yang datang dari daerah lain,menurut Rahmat, sejauh ini pekerja yang terserap masih dominan dari Bandung Barat.Namun, untuk tenaga ahli dan spesialis masih banyak dari luar KBB.

Bahkan, tidak jarang untuk keahlian tertentu, perusahaan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Sementara, mengenai upaya rekrutmen melalui bursa kerja (job fair), sejauh ini pihaknya belum akan melakukannya karena khawatir justru banyak diisi pencari kerja dari luar KBB.“Kami belum pernah dan belum membuat program bursa kerja bagi pencari kerja walaupun banyak industri di KBB,”sebutnya.

Kabid Pelatihan Dinsosnakertrans KBB Reeky Oktaviandi menambahkan, pihaknya secara kontinu melakukan sosialisasi ketenagakerjaan ke setiap kecamatan. Selain melakukan pengumuman pencari kerja,sosialisasi itu bertujuan mendata jumlah pengangguran yang ada setiap tahunnya.

Selama 2010 ini akan dilakukan pelatihan bagi para pencari kerja di 10 kecamatan dengan total peserta mencapai 260 orang. “Kami mengupayakan paling tidak satu kecamatan satu kali diberikan sosialisasi dan pelatihan pembekalan ketenagakerjaan. Saat ini di KBB ada sekitar 400 industri, baik skala besar maupun kecil, yang setiap tahunnya membutuhkan tenaga kerja,”ujarnya.

Pemkab Hentikan Jamkesda

Pemkab Ciamis mengaku terpaksa menghentikan rujukan untuk pasien jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau yang mengantongi surat keterangan tidak mampu (SKTM),karena tunggakan semakin membengkak.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Ciamis Cucu Rubaah membenarkan sejak Juni 2010, pihaknya terpaksa menghentikan merujuk pasien miskin ke RS di luar Ciamis, termasuk RSHS Bandung karena tidak tersedia anggaran sedikitpun. Khusus pengobatan di RSUD Ciamis, pihaknya tidak bisa menolak pasien miskin yang datang membawa SKTM atau keterangan jamkesda, karena instruksinya pelayanan pasien miskin harus tetap berjalan.

“Selama ini, setiap pelayanan pasien miskin yang menggunakan SKTM di RSUD Ciamis, kami klaim ke Dinas Kesehatan (Dinkes), tapi sifatnya masih utang,” ujar Cucu kemarin. Dia mengatakan, jumlah pasien miskin SKTM yang menjadi beban tunggakan di RSUD Ciamis, setiap bulan terus bertambah. Rata-rata terjadi penambahan daftar pasien miskin sebanyak 463 pasien.“

Data terakhir yang kami miliki jumlah pasien miskin yang masih dilayani mencapai 2.315 pasien, meliputi 869 pasien yang ditangani APBD dan sisanya 1.446 pasien ditangani jamkesda bantuan gubernur,” jelasnya. Jumlah anggaran yang digunakan RSUD Ciamis untuk menanggung utang jamkesda hingga 22 Mei 2010 mencapai Rp2,49 miliar. Sementara, anggaran yang baru masuk sekitar Rp1,5 miliar, rinciannya Rp1 miliar dari APBD dan Rp530 juta dari bantuan gubernur.“

Selisihnya masih terdapat sekitar Rp1 miliar yang belum terbayar. Tunggakan itu terus bertambah karena belum termasuk pelayanan pasien miskin dari 22 Mei hingga sekarang,”ujar Cucu. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Ciamis Imam D Kurnia mengaku prihatin dengan kondisi kesehatan untuk pasien miskin di Kabupaten Ciamis. Bagaimana pun kondisinya, pelayanan pasien miskin tidak boleh terhenti, termasuk bagi pasien rujukan.

“Selain masih menggodok anggaran, kami juga akan meminta perincian data pasien kurang mampu yang sebenarnya menjadi pijakan dalam pengalokasian anggaran yang sedang disusun DPRD,” ungkapnya. Sebelumnya, Kabupaten Ciamis dan Majalengka tidak menerbitkan jamkesda untuk warganya sejak Juni 2010. Imbasnya, kesehatan warga miskin di dua daerah tersebut terabaikan.

Warga tidak bisa berobat ke RSUD atau rumah sakit yang ditunjuk, karena pemkab tidak mengalokasikan anggaran daerah. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Rizal Chaidir mengatakan bahwa penganggaran jamkesda setiap kabupaten/ kota bervariasi. Idealnya, pemerintah daerah menjamin seluruh biaya pengobatan warganya.

14 Guru Terancam Dilaporkan

Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Purwakarta akan melaporkan 14 guru SMUN I ke polisi.Pemicunya adalah aksi mogok mengajar para guru selama dua hari terakhir.

Tenaga pengajar ini dinilai indisipliner hingga membuat siswa telantar. Proses hukum terpaksa ditempuh lantaran guru-guru itu tidak hanya mogok mengajar, tetapi ada indikasi tindakan provokasi kepada siswa agar bolos sekolah dan belajar di rumah. Ketua Wandik Kabupaten Purwakarta Suherman Saleh menyatakan sudah berkoordinasi dengan Polres Purwakarta untuk memproses kasus tersebut secara hukum.

Aksi mogok mengajar sudah tidak bisa ditolerir hanya gara-gara para guru menginginkan Kepala SMUN I Iis Sri Sugiharti mengundurkan diri dari jabatannya. ”Sikap guru ini tidak bisa dibiarkan dan merupakan tindakan pidana. Terlebih ada upaya provokasi agar siswa belajar di rumah, meski bukan hari libur.

Aksi ini tidak ubahnya sebagai perilaku bandit-bandit pendidikan yang harus diberantas. Sangat disayangkan, Dinas Pendidikan terkesan membiarkan masalah terus berlarut- larut,”beberSuhermankemarin. Upaya melaporkan ke polisi ini terpaksa ditempuh lantaran beberapa tindakan persuasif mengalami kebuntuan.

Bahkan, islah di antara kedua belah pihak beberapa waktu lalu tidak pernah terlaksana, masing-masing pihak keukeuh pada pendiriannya.Sementara, persoalan jabatan kasek pada dasarnya memiliki regulasi yang mengatur dan menjadi ranah Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Purwakarta. Dari 14 guru yang akan dilaporkan itu,tak satupun berani memberikan klarifikasi.

Namun, Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta Deddy Effendy menyatakan kesiapan organisasinya untuk pasang badan dan memberikan advokasi terhadap guru. Tindakan Wandik dinilai terlalu berlebihan jika upaya melapor ke polisi ini sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap dunia pendidikan.

Sebab ada mekanisme tersendiri, apalagi kasus yang terjadi bukan tindakan pidana, melainkan hanya pelanggaran administratif. ”Kami tidak setuju kalau guru mogok mengajar, tapi terlalu berlebihan jika di-polisi-kan seperti itu. Sebab, pelanggaran PNS ada aturan atau mekanisme yang harus ditempuh,salah satunya sanksi administratif, tidak bisa secara langsung dipidanakan,”ungkap Deddy.

Deddy yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta dengan tegas membantah jika instansinya berdiam diri. Selama ini,pihaknya berupaya menyelesaikan persoalan hingga tuntas, namun selalu gagal sehingga solusinya di lembaga berlabel Rintisan SekolahBertarafInternasional( RSBI) itu harus dilakukan penyegaran.

Obrolan Seputar Kontes

Percakapan antara Pariman dengan Daryo di warung makannya mbok Kasem. Man sekarang ini lagi ramai-ramainya kontes seo di intenet kata Daryo mengawali pembicaraan kepada Pariman sambil menghisah rokok 76nya. Iya Yo, saya sendiri juga ikutan kontes yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina dengan keyword kerja keras adalah energi kita, kalau kamu ikut gak YO? Tanya Pariman kepada Daryo.

Ya ikut lah Man... Orang acara kontes yang saya tunggu-tunggu dari dulu, setiap ada kontes apapun kalau saya denger pasti ikut Man, belum selesai kontes yang diadakan oleh PT. Pertamina, sudah ada kontes lagi, kamu tahu gak Man? Tanya Daryo pada kariman.

Gak tahu saya Yo... Emang ada kontes seo apa lagi sih? Tanya Kariman kepada Daryo. Baru menjelang pertengahan kontes pertamina, saya mendengar informasi dari kawan-kawan ngeblog bahwa ada kontes kecik-kecilan yang diselenggarakan oleh mbah gendeng untuk menyambut hari ulang tahunnya yang ke 23 pada tanggal 21 januari 2010 nanti Man.

Hadiahnya juga lumayan ko Man, hadiahnya selain uang juaga ada yang lainnya, seperti batu akik dan buluh perindu. Dan katanya sih kalau batu akik boleh minta langsung sama mbah gendeng dengan gratis katanya.

Terus persyaratannya gimana itu Yo? Tanya Kariman kepada Daryo. Persyaratan yang wajib adalah kita harus memasang script yang teleh ditentukan oleh mbah gendeng, di blognya mbah gendeng ada kok Man. Dan untuk artikelnya bebas, terserah kita mau nulis apa, boleh masalah SBY, percintaan kita, politik, pendidikan, pokoknya artikelnya bebas Man, kata Daryo sambil minum kopi.

Kalau pendaftarannya gimana caranya YO? Tanya kariman kepada Daryo lagi. Pendaftarannya cukup dengan mendaftarkan artikel url kita di komen blognya mbah gendeng, nanti pasti ada jawaban kok Man. Dan pendaftarannya ditutup satu hari sebelum pengumuman, yaitu pada tanggal 20 januari 2010 Man, jadi kalau kamu berminat masih banyak waktu dan kesempatan untuk mendaftarkan artikel kontes blog kamu Man, siapa tahu kamu menang.

Waduh malah saya telat informasi kontesnya mbah gendeng ni, kalau gitu saya pulang dulu ya YO, mau buat artikel kontesnya mbah gendeng sekalian mau daftar ikutan kontes, iseng-iseng lah... Kali aja menang, dan tolong kopi saya dibayarin dulu ya Yo, nanti sore saya ganti, soalnya dompet saya ketinggalan di rumah, kata Kariman sambil meninggalkan Daryo dan warungnya mbok kasem.

Sumber : Gado-gado Informasi